Pemprov Jabar Canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

15 November 2016 | Oleh : Administrator Website | Dilihat 673 kali

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip untuk tingkat Provinsi dengan menggelar "Getar Pikat" yaitu Gerakan Tertib Arsip sebagai Pilar Akuntabilitas, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (15/11). Pencanangan dilakukan oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, Dra.Dini Saraswati, M.AP. mewakili MenPAN-RB Asman Abnur yang berhalangan hadir.




Pada acara yang dimeriahkan dengan tarian dan Paduan Suara Mahasiswa Unpad yang membawakan lagu Mars Kearsipan dan Mars Arsiparis itu, dilakukan pula penyerahan Bantuan Gubernur berupa peralatan pembenahan arsip serta talkshaw yang menghadirkan narasumber Kepala ANRI Dr. Mustari Irawan, yang membahas topik "Penguatan Implementasi UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat H. Syahrir SE dengan topik "Dukungan Legislatif Terhadap Pembangunan Bidang Kearsipan di Jawa Barat." serta Kepala Bapusipda Dr.Hj. Nenny Kencanawati, M.Si dengan topik bahasan "Kebijakan Pengembangan Kearsipan di Jawa Barat."

Dalam sambutannya, Dini yang mewakili MenPAN-RB menjelaskan, untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya pengelolaan arsip, Gerakan Nasional Tertib Sadar Tertib Arsip perlu dilakukan di seluruh kementrian, lembaga negara dan Pemerintah Daerah serta lembaga-lembaga kearsipan di Perguruan Tinggi Negri dengan harapan arsip dapat berperan membantu masalah yang dihadapi oleh bangsa, baik pada masa kini maupun ada masa yang akan datang. Karena katanya, arsip secara nyata dan berkelanjutan memberikan dukungan dan kelancaran keseluruhan proses manajemen organisasi.
"Penyelenggaraan kearsipan nasional yang bermutu, dapat menjamin penyelamatan bahan pertanggungjawaban nasional serta menyediakan bahan pertangungjawaban tersebut untuk mendukung manajemen pemerintahan dan pembangunan. Pengabdian terhadap pentingnya arsip harus dilihat sebagai ancaman terhadap hilangnya rekam jejak suatu daerah, bahkan suatu bangsa. Secara administrasi hal tersebut dikenal sebagai hilangnya bahan bukti daerah dan nasional." Ujarnya.